This article explores the challenges and existence of madrasah diniyah Islamic schools, one of Islamic educational institutions, that significantly contributes to the development of education in Indonesia. Nowadays, madrasah diniyah is classified into two categories, namely madrasah diniyah takmiliyah MDT/non-formal Islamic education and formal diniyah/Islamic education PDF. The existence of madrasah diniyah, as the entity of Islamic educational institutions in Indonesia, has found lots of challenges both externally and internally. Currently, the challenges in this respect are derived from the internal sector the government/the Ministry of Education and Culture, the Republic of Indonesia. They refer to the government policy of full day school FDS. This policy is deemed to have negative effects on eroding the existence of madrasah diniyah as the entity of Islamic educational institutions in Indonesia. Interestingly, those challenges motivate madrasah diniyah as educational institutions that emphasize social functions to communities, particularly village communities. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 127 EDUKASIA ISLAMIKA Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm. 127-145 P-ISSN 2548-723X; E-ISSN 2548-5822 Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia Dwi Istiyani UIN Walisongo Semarang dwieistiyani DOI Abstrak Artikel ini memaparkan tantangan dan eksistensi madrasah diniyah Madin sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan Islam yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Eksistensi sekolah keislaman sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia mengalami tantangan dari masa ke masa. Madin saat ini ada dua kategori, yaitu madrasah diniyah takmiliyah MDT/nonformal dan Pendidikan Diniyah Formal PDF. Madrasah diniyah dari masa ke masa mengalami tantangan baik itu secara eksternal maupun internal. Saat ini, tantangan yangs edang dihadapi oleh madrasah diniyah justru secara internal pemerintah/kemendikbud, yaitu munculnya kebijakan full day school FDS, yang dianggap akan mendegradasi eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Madin justru menjadi imun sebagai lembaga yang lebih mengedepankan fungsi sosialnya pada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Kata Kunci Tantangan, Eksistensi, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, Madrasah Diniyah Abstract This article explores the challenges and existence of madrasah diniyah Islamic schools, one of Islamic educational institutions, that significantly contributes to the development of education in Indonesia. Nowadays, madrasah diniyah is classified into two categories, namely madrasah diniyah takmiliyah MDT/non-formal Islamic education and formal diniyah/Islamic education PDF. The existence of madrasah diniyah, as the entity of Islamic educational institutions in Indonesia, has found lots of challenges both externally and internally. Currently, the challenges in this respect are derived from the internal sector the government/the Ministry of Education and Culture, the Republic of Indonesia. They refer to the government policy of full day school FDS. This policy is deemed to have negative effects on eroding the existence of 128 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI madrasah diniyah as the entity of Islamic educational institutions in Indonesia. Interestingly, those challenges motivate madrasah diniyah as educational institutions that emphasize social functions to communities, particularly village communities. Keywords Challenges, Existence, Islamic Educational Institutions, Madrasah Diniyah PENDAHULUAN Madrasah diniyah Madin merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara historis tidak bisa diragukan lagi pengalamannya dalam mendidik masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dari segi usia, Madin merupakan kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang cukup matang dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang persoalan-persoalan keagamaan Islam. Madin menjadi pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia diawali dari Madin. Pada tahap berikutnya, muncul keresahan di sebagian umat Islam, karena madrasah hanya mempelajari ilmu agama saja, maka memiliki kesan umat Islam mengalami kepincangan dalam ilmu. Madrasah memiliki image jauh dari modernitas, karena tidak mempelajari ilmu-ilmu umum yang sedang dibutuhkan jaman. Keberadaan madrasah diniyah di masyarakat masih cukup banyak dijumpai di daerah-daerah. Karena Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat para generasi muda dalam hal menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sejak dini. Apalagi di tengah derasnya arus informasi dan canggihnya teknologi. Dimana sudah tidak ada sekat ruang dan waktu untuk mengakses informasi apapun karena banyaknya pemanfaatan teknologi data dalam jaringan daring di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak negatif dari tidak terkendalinya pemanfaatan daring bagi masyarakat khususnya generasi muda, maka sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan peran madrasah diniyah. Madrasah diniyah memiliki peran yang penting untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang lebih mendalam, seperti tentang Fiqih yang mempelajari tentang hukumhukum syariah dalam praktek beribadah. Akhlaq yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga tutur kata dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, serta beberapa pelajaran lain seperti Tauhid, Hadist dan Tafsir yang juga akan sangat bermanfaat bagi setiap pribadi yang memahaminya. Hal inilah yang perlu dipahami 129 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI oleh setiap orang tua bahwa pendidikan yang penting tidak hanya soal pengetahuan umum saja yang bisa diperoleh di sekolah formal, tetapi juga perlu diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan agar ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk kemanfaatan masyarakat luas. Dilihat dari isu sentralnya, akhirnya Mukti Ali, yang saat itu menjadi menteri agama, ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana ia selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena hanya berkutat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, sehingga outputnya pun kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Akhirnya, pada tahun 1975 muncul SKB 3 Menteri Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang “ peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah”. pada kenyataannya ruh dari SKB tersebut belum mampu ditangkap dan dipahami oleh pembina dan pengelola Madrasah sendiri. Porsi 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama hanya dipahami secara simbolik, sehingga outputnya mandul, penguasaan pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanyapun tidak jauh berbeda. Kondisi tersebut akhirnya direspon oleh Menteri Agama Munawir Sadzali dengan menawarkan program MAPK Madrasah Aliyah Program Khusus, untuk menjawab kelangkaan ulama dan kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman Muhaimin, 2004 176. Dinamika yang terjadi pada madrasah tidak menyurutkan para pengelola madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah, karena pada akhirnya masyarakat bergerak dengan orientasinya masing-masing, sehingga pada akhirnya ada tiga kelompok madrasah yang muncul di Indonesia. Ada tiga kelompok masyarakat yang melakukan kritik terhadap kelembagaan pendidikan Islam, kelompok pertama; mempertahankan pendidikan Islam sebagai lembaga tafaqqahu fiddien murni, mempertahankan pendidikan isolatif-tradisional atau corak pendidikan Islam indigenous keaslian Indonesia yang mempunyai corak keislaman. Lembaga pendidikan diharapkan sebagai tempat menyiapkan kader Islam yang mampu dan terampil sebagai praktisi keagamaan di masyarakat. Kelompok kedua; keberadaan pendidikan Islam menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomi antara pengetahuan umum dan agama, antara Islamic knowledge dan non-islamic knowledge. Kelompok ini tidak menghendaki ada dikotomik sistem pendidikan 130 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI di Indonesia, tidak menginginkan terjadinya pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Kelompok ketiga; pendidikan Islam sebagai suatu lembaga alternatif bagi umat Islam, dengan fungsinya sebagai lembaga tafaqqahu fiddien atau suatu bentuk pendidikan yang berkarakter Islam masih diperlukan di Indonesia Sanaky, 201622-24. Dalam konteks ini lembaga pendidikan keagamaan Islam adalah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1 adalah berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Dalam Ayat 2 menjelaskan juga bahwa pendidikan diniyah yang dimaksud dalam Ayat 1 diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pada Pasal 15 juga menjelaskan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan diniyah non formal pada pasal 21 diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis taklim, penidikan al Qur’an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Selanjutanya tulisan ini akan fokus pada eksistensi dua jenis diniyah, yaitu madrasah diniyah takmiliyah dan pendidikan diniyah formal PDF. Dari paparan di atas, maka penulis akan menyajikan sebuah gagasan tentang bagaimana tantangan dan eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas dari kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia sehingga dapat memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang lembaga pendidikan Islam yang kedudukannya sangat penting bagi kemajuan generasi yang cerdas dan berkarakter religius. MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa madrasah diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Madrasah diniyah takmiliyah sebenarnya salah satu bagian dari madrasah diniyah nonformal, karena apabila melihat bunyi Pasal 45 Ayat 1 pada PMA Nomor 13 Tahun 2014, pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk 131 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan al-Qur’an, majlis taklim atau pendidikan keagamaan Islam lainnya. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 3 penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Pasal 5 menjelaskan juga bahwa penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MK, atau pendidikan tinggi. Dalam pasal 25 menegaskan bahwa diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, atau di perguruan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. 1959 7 mempromosikan bahwa madrasah diniyah mempunyai dua model, yaitu madasah diniyah model A dan madrasah diniyah model B. Model yang pertama diselenggarakan di dalam pondok pesantren, yaitu madrasah diniyah yang naungannya di bawah pondok pesantren. Model yang kedua diselenggarakan di luar pondok pesantren, yaitu madrasah diniyah yang berada di luar pondok pesantren. Madrasah diniyah dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, Madrasah Diniyah Awaliyah MDA adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 6 tahun. Kedua, Madrasah Diniyah Wustho MDW adalah satuan pendidikan keagamaan jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada madrsah diniyan Awaliyah dengan masa belajar tiga tahun. Ketiga, Madrasah diniyah ulya MDU adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menegah atas denan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan madrasah diniyah wustho, masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu. Perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar SD, sekolah menengah 132 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah Amrullah, 2013. Madrasah Diniyah MD atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan hampir semu desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah Diniyah Takmiliyah, dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain. Mata pelajaran agama juga berbeda beda yang yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur’an dan bahasa Arab. Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmiliyah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah Affan, 2017. Berdasarkan data EMIS, jumlah MDT saat ini berjumlah lembaga yang secara mayoritas penyelenggaraannya berlangsung di masyarakat, seperti masjid, mushalla, gedung sendiri, dan pesantren. Dari lembaga MDT yang ada, jumlah santri MDT sebanyak orang, padahal populasi jumlah siswa pada sekolah berjumlah orang. Artinya, masih ada sekitar 86,54% atau siswa yang belum mendapat layanan MDT," demikian papar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD-Pontren, Mohsen dalam sebuah acara Seminar Pra-Penelitian Integrasi Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah. Menurut Mohsen, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya ada 4 empat alasan mengapa penelitian ini perlu didukung. Pertama, sesuai PP 55/2007 dan PMA 13/2014, MDT itu untuk melengkapi layanan Pendidikan Agama Islam PAI pada sekolah. Kedua, kurangnya layanan PAI berimplikasi atas terjadinya perilaku asusila dan terpengaruh pemahaman dan gerakan radikal di kalangan siswa di sekolah. Ketiga, lembaga MDT itu berlangsung di 133 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI masyarakat dan hanya menjangkau 13,46% dari siswa sekolah. Keempat, sejumlah Pemda saat ini telah menetapkan Kebijakan Wajib Belajar MDT. Kementerian Agama RI menyambut baik lahirnya sejumlah Perda Wajib Belajar MDT yang dirintis oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Di samping untuk membenahi kualitas masyarakat daerahnya, Perda itu juga memberikan penguatan serta kontribusinya atas layanan jenis pendidikan keagamaan Islam. Untuk itu, Kementerian Agama berfikir untuk melakukan sejumlah sinergi dan kebijakan inovatif," papar Mohsen lebih lanjut. Sehubungan dengan itu, sejumlah kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang sedang dan akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan perluasan akses MDT yang terintegrasi dengan layanan sekolah SD/SMP/SMA. Perluasan akses ini terutama untuk menjangkan populasi siswa sekolah yang belum mengikuti MDT, sebesar 86,54% atau siswa. Setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, siswa diharapkan mengikuti layanan MDT yang lembaga MDT-nya memang di sekolah itu sendiri, sehingga siswa tetap terus belajar. Kedua, akan dilakukan penyusunan kurikulum bagi MDT di sekolah, mulai jenjang ula, wustha, dan ulya. Kurikulum MDT didesain untuk memperkuat pemahaman keagamaan Islam yang damai, toleran, dan moderat, di samping basis kultur dan budaya keindonesiaan. Intinya, kurikulum yang mengintegrasikan antara Islam dan keindonesiaan. Ketiga, guru yang mengajar di MDT pada sekolah dipastikan memiliki pengetahuan agama Islam yang baik dan disarankan pernah belajar pada pondok pesantren. Keempat, melakukan sinergi antara Kementerian/Lembaga yang terkait, di antaranya Kementerian Agama, Kemdikbud, dan Kemendagri PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL Regulasi lembaga keagamaan Islam Pendidikan Diniyah Formal PDF adalah PP RI Nomor 55 tahun 2007, yang kemudian diperjelas lagi dengan PMA RI Nomor 13 tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri Agama PMA Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 134 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan pada ayat 7 Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. PDF berbeda dengan madrasah diniyah takmiliyah, karena bentuk PDF ini dalam penyelenggaraan lebih jelas yakni dengan persyaratan wajib/harus memperoleh izin dari Menteri. Satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren. Peserta didik pendidikan diniyah formal wajib bermukim dalam lingkungan pesantren santri mukim. Pada pasal 15 PP Nomor 55 tahun 2007, PDF menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan kurikulum pendidikan diniyah dasar formal diatur dalam pasal 18, ayat 1 yaitu wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Ayat 2 tentang kurikulum pendidikan diniyah menengah formal ditambah mata pelajaran seni dan budaya. Menurut Kasubdit Pendidikan Diniyah Kementerian Agama RI, Zayadi, dalam penjelasannya pada media on line Tribunnews, PDF merupakan salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqqih fiddin ahli ilmu agama Islam guna menjawab atas langkanya kader mutafaqqih fiddin. PDF diselenggarakan oleh dan berada di pesantren yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Sebagai satuan pendidikan yang bersifat formal dan memiliki civil effect yang sama, seperti halnya sekolah dan madrasah, seperti Bantuan Operasional Sekolah BOS, tunjangan sertiikasi guru, akreditasi, dan lain-lain. Di samping itu, PDF juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dunia pesantren, di samping sebagai ikhtiar konservasi tradisi akademik tafaqquh fiddin dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam. PDF merupakan salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqqih fiddin ahli ilmu 135 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI agama Islam guna menjawab atas langkanya kader mutafaqqih fiddin. Jenjang PDF dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar ditempuh pada PDF Ula selama 6 enam tahun, dan PDF Wustha selama 3 tiga tahun. Jenjang pendidikan menengah ditempuh pada PDF Ulya selama 3 tiga tahun. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi ditempuh pada Ma’had Aly untuk program sarjana S1, magister S2, dan doktor S3. Kurikulum yang akan dikembangkan oleh PDF terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning kutub al-turats. Mata-mata pelajaran pendidikan umum hanya terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah dengan Seni dan Budaya, sementara mata pelajaran keagamaan Islam hingga di tingga ulya meliputi Al-Qur’an, Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlaq-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab dan berbahasa Arab. Jika diakumulasi beban mata-mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam setidaknya 75% dari seluruh beban pelajaran, sementara beban mata-mata pelajaran pendidikan umum sekitar 25% dari seluruh beban pelajaran. Disadari benar bahwa kehadiran PDF ini merupakan bagian implementasi dari skenario besar untuk menjadikan pendidikan di Indonesia, khususnya pesantren, sebagai destinasi pendidikan. Sebab, dalam konteks pendidikan Islam secara global, harapan masyarakat dunia terhadap pendidikan Islam masa kini dan masa depan itu berada di pundak Indonesia. Pasalnya, seperti kita saksikan dalam gejolak sosial-politik dan perkembangan keislaman di sejumlah negara muslim belakangan ini, terlebih di kawasan Timur Tengah, kita patut menyayangkan terhadap gejolak tersebut yang mengakibatkan pusat-pusat keislaman pun menjadi redup. Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman kini ditimpa musibah konflik yang hingga kini belum usai A. Zayadi, akses 10 Agustus 2017. Dalam pasal 21 PMA RI nomor 13 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pendirian dan penamaan, pada ayat 1 berbunyi pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal, Sebagaimana diatur dalam PMA nomor 13 Tahun 2014, peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan PDF berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis. 136 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI Berikut ini PDF Pendidikan Diniyah Formal dari semua jenjang yang telah diresmikan dan diberikan Surat Keputusan untuk izin operasionalnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. PDF tingkat Wustho meliputi Apik - Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Al-Mubarok - Wonosobo, Jawa Tengah, Nurul Qadim - Probolinggo, Jawa Timur, dan Al-Fitrah - Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, PDF tingkat ulya meliputi Al-Falah - Jepara, Jawa Tengah dan al-afiyah - Parake, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Djarot Saiful Hidayat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Zayadi Kepala Sub Direktorat Kasubdit Pendidikan Diniyah, KH Syukron Makmun Pengasuh Pesantren Darurrohman, Abdurrahman Kakanwil Kemenag DKI Jakarta, Nur Faizi Suwandi Ketua Yayasan Minhaajurrasyidiin, KH Syarifuddin Abdul Ghani Ketua MUI DKI Jakarta, KH Asy’ari Akbar Pengasuh Pesantren Minhaajurrasyidin serta Asosiasi Pondok Pesantren se-DKI Jakarta. Pendidikan Diniyah Formal menjadi bagian dari lembaga keagamaan Islam yang diselenggarakan untuk melakukan kaderisasi ulama. Kementerian Agama RI membuka ruang baru dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendidik putera puterinya menjadi kader ulama melalui layanan Pendidikan Diniyah Formal PDF. Layanan PDF ini tunduk atas Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PDF sebagai salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam diharapkan menjadi alternatif dalam menciptakan kader ulama di Indonesia Yulis Sulistiyawan editor, TANTANGAN DAN EKSISTENSI MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DI INDONESIA Sejak era kolonial sampai era sekarang, madrasah diniyah tidak jarang mengalami tantangan dengan eksistensinya sebagai lembaga keagaamaan Islam di Indonesia. Proses transformasi yang terjadi di madrasah atau bahkan sekolah secara 137 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI umum diawali dengan melakukan perubahan sistem pada madrasah diniyah sebagai cikal bakal lembaga pendidikan. Seperti saat ini pun madrasah diniyah sedang mengalami tantangan lagi eksistensinya sebagai lembaga keagamaan Islam. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, dikenal beberapa jenis pendidikan. Sesuai dengan UU No 20/2003 pada pasal 14, dinyatakan bahwa jenis pendidikan tersebut antara lain pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi dan pendidikan keagamaan. Secara garis besar, kewenangan pembinaan pendidikan umum merupakan wewenang Kemendikbud sedangkan kewenangan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Islam merupakan kewenangan Kementerian Agama. Hal itu diatur dalam PP No 55 Tahun 2007 Mahfud, 2016 249. Apabila dicermati, sebenarnya ada upaya dari negara untuk terus membenahi, meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk usaha memperjelas tugas dan fungsi lembaga negara dalam membina dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia pasca Orde baru. Hal ini terlihat dari berbagai upaya, strategi, dan kebijakan yang dibuat. Misalnya, pada peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam konteks strategi, Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab dalam kebijakan pendidikan Islam, dengan memahami kebijakan pendidikan nasional yang dikelola Kemendikbud Choirul Mahfud, 2016 253. Salah satu strategi Kemenag untuk mencapai tujuan Pendidikan Islam, khususnya peningkatan akses dan mutu pendidikan keagamaan Islam adalah pertama; tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan Non-Formal, Diniyah, dan pondok pesantren, kedua; meningkatnya mutu layanan pendidikan Non-Formal, diniyah, dan pondok pesantren, ketiga; meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non-Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, keempat; meningkatnya mutu tata kelola pendidikan Non-Formal, diniyah, dan pondok pesantren Choirul Mahfud, 2016 259. Strategi Kementerian Agama yang mencoba memahami kebijakan pendidikan nasional seharusnya didukung dengan kebijakan Kemendikbud yang seiring sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama, terutama pada kebijakan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Saat ini ada kebijakan menteri pendidikan dan Kebudayaan Full Day School FDS di sekolah umum. Kebijakan tersebut memang diterapkan di sekolah, 138 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI tetapi secara langsung dianggap mengancam eksistensi madrasah diniyah, terutama madrasah diniyah takmiliyah yang proses jam belajarnya setelah siswa pulang sekolah umum. Dalam menghadapi tantangan dan eksistensinya maka Madin perlu mendesain strategi peningkatan kualitas mutu pendidikan sehingga menuai kepercayaan dari masyarakat dan stakeholders. Hasil penelitian Yahya 2014 yang menyampaikan bahwa kemajuan Madrasah Diniyah terletak pada kreativitas Madrasah diniyah itu sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Madrasah Diniyah tidak boleh begitu saja mengandalkan kemenag sebagai lembaga pembinaannya karena keterbatasannya dalam membuat kebijakan untuk Madrasah Diniyah yang belum diotonomikan berbeda dengan pendidikan nasional yang sudah diotonomikan sehingga setiap kebijakan tentang Madrasah Diniyah dibuat oleh pusat, mungkin saja memiliki kekurangan tidak sesuai dengan keadaan Madrasah Diniyah di suatu daerah. Ramli Rasyid 2014 dalam tulisannya yang menyampaikan bahwa madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia mampu menjadi benteng pertahanan moral bangsa dari berbagai tantangan globalisasi dan arus informasi. Karena lembaga pendidikan Islam ini memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dari segi moril tetapi juga dalam memberikan sumbangsih dalam membentuk karakter bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman. Kemudian hasil penelitian Nuriyatun Nizah 2016 yang mengidentifikasikan strategi yang perlu dilakukan Madrasah Diniyah untuk mempertahankan keberadaannya dengan pembinaan sumber daya pengajar agar terjaga kualitasnya, penyediaan sarana kebutuhan belajar, pengawasan dalam pengelolaan Madrasah Diniyah baik segi administrasi, keuangan dan kegiatan belajarnya. Serta perlu pula membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah ataupun swasta terkait dengan sumber pendanaan. Respon terhadap kebijakan tersebut muncul dari anggota Komisi IX DPR RI dari F-PKB, Nihayatul Wafiroh, meminta Mendikbud merevisi kebijakan sekolah delapan jam perhari Full-Day School karena dinilai mengancam eksistensi madrasah diniyah. “Kebijakan itu mengesampingkan jam belajar siswa di madrasah diniyah. Karenanya, perlu dikaji ulang,”. Seperti diketahui, di beberapa daerah masih banyak sekolah yang memiliki jam belajar selama lima atau enam jam sehari, yakni dari pukul tujuh hingga 139 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI pukul satu siang selama enam hari. Setelah itu siang atau sorenya, murid mengikuti madrasah diniyah. Menurut Nihayah, sudah menjadi budaya sejak lama anak-anak sekolah di dua tempat, pagi di sekolah umum dan sore harinya mereka menambah pengetahuan di sekolah agama. “Bentuk penghargaan negara terhadap usaha untuk mendidik masyarakat adalah salah satunya dengan menghormati dan mensupport keberadaan sekolah-sekolah diniyah ini. Bukan malah menghantam habis dengan kebijakan full-day school Hal yang senada juga disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPP-FKDT yang menolak rencana kebijakan Sekolah Lima Hari Full Day School oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Umum DPP-FKDT Lukman Hakim menilai sekolah lima hari berpotensi mengakibatkan pendangkalan pendidikan agama, internalisasi akhlakul karimah, dan nilai-nilai kebangsaan. kebijakan itu perlu dikaji ulang secara komprehensif agar eksistensi madrasah diniyah tetap berlanjut. Selama ini, masyarakat dengan pemerintah sudah berbagi peran secara baik dalam waktu belajar. Madrasah diniyah takmiliyah MDT mengambil waktu siang-malam hari sedangkan pendidikan formal di sekolah dan madrasah pada pagi hingga siang hari. Mendikbud berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang krusial. Masih terdapat disparitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, sekolah unggulan dan reguler, serta sekolah di kota besar dan pedesaan. Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah akan berdampak pada madrasah diniyah dengan santri dan ustaz. Ada TPQ, santri, dan ustadz. Ada pula pondok pesantren, santri, dan ustaz. Padahal lembaga keagamaan Islam ini telah tumbuh berkembang atas inisiatif dan partisipasi masyarakat. Saat ini, DPP FKDT membawahi 32 Dewan Pengurus Wilayah DPW, 420 Dewan Pengurus Cabang DPC, dan Dewan Pengurus Anak Cabang DPAC Affan, 2017. Jatuh bangun madrasah diniyah di Indonesia sudah menjadi fenomena yang biasa di berbagai daerah, seperti yang terjadi di kabupaten Bogor, terutama dalam perspektif standar pelayanan minimal. Seperti hasil penelitian Nur Alia, menunjukkan dari 7 madrasah diniyah takmiliyah, hanya 3 madrasah diniyah takmiliyah yang mampu memenuhi 70% standar pelayanan minimal, sedangkan yang 4 madrasah belum mampu 140 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI memenuhi 70%. Pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT. Ada beberapa komponen standar pelayanan minimal yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan Kementerian Agama, yaitu sarana prasarana meliputi tempat ibadah dan praktik keagamaan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengawas. Komponen yang tidak terpenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab pihak madrasah adalah buku pengayaan, buku referensi, alat peraga praktik keagamaan. Faktor penghambat lainnya adalah dana operasional madrasah yang minim, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung keberadaan madrasah diniyah takmiliyah, dan Perda belum belum mewajibkan ijazah diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal Alia, https//www. Rupanya, madrasah diniyah memang ditakdirkan untuk selalu prihatin dengan segala tantangan zaman atau masa. Dari masa ke masa tantangan yang dihadapi madrasah diniyah bermacam-macam, terutama dengan segala keterbatasannya, madrasah diniyah tetap berusaha eksis, dengan modal semangat dan lillahi ta’ala. Sejarah membuktikan bahwa peran dan sumbangan madrasah diniyah ternyata tidaklah kecil terhadap hajat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sumbangan tersebut lebih nampak besar lagi apabila kita saksikan betapa madrasah yang berdiri secara tradisional atas prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui semangat lillahi ta’ala. Mengembangkan lembaga pendidikan berciri khas keagamaan madrasah tidak boleh hanyut pada arus perubahan zaman, khususnya terhadap timbulnya kecenderungan fenomena komersialisasi layanan pendidikan, secara berlebihan. Komersialisasi layanan pendidikan secara berlebihan berlawanan dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UUSPN yang menggariskan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan, baik yang disediakan pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material, lebih-lebih pada kelembagaan pendidikan agama Islam Maimaun & Zaenul, 2010. Pada kenyataannya, madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam juga harus terus berkembang, tetapi pada umumnya secara ekslusif, di mana aksentuasi pada pengetahuan keagamaan Islam lebih diutamakan. Hal ini barangkali 141 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI yang menyebabkan perkembangan madrasah hanya ada pada kantong-kantong masyarakat Islam. Ekspansi yang dilakukan pun hanya berkisar di daerah pedesaan sedangkan untuk di perkotaan sangat jarang. Oleh karena itu, keberadaan madrasah diniyah lebih banyak di pedesaan, daripada di perkotaan. Dan hal ini juga yang memicu agak lambannya perkembangan madrasah, madrasah seakan jauh dari atmosfer pembaruan sistem pendidikan, baik secara kelembagaan maupun sistem dari proses pembelajaran itu sendiri Fauzan, dalam Suwito & Fauzan, 2008 292. Walaupun saat ini, pemerintah melalui kementerian agama berupaya melakukan pembenahan, terutama dari sisi pembelajaran kurikulum, Seperti standarisasi kitab-kitab yang digunakan di madrasah diniyah, bantuan dana, dan sarana prasarana. Keberadaan madrasah diniyah yang pada umumnya berada di pedesaan, merupakan aset besar masyarakat untuk mengembangkan pendidikan agama Islam di luar jam sekolah yang hanya diberikan Cuma 2 sampai 4 jam saja. Sehingga rencana implementasi sekolah lima hari yang digagas Kemendikbud tidak boleh mendegradasi Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT. Sebab, MDT merupakan satuan pendidikan non formal yang sudah berkembang di masyarakat. "MDT sebagai local wisdom harus dipastikan tidak tergradasi oleh pelaksanaan lima hari sekolah," tegas Dirjen Pendis Kamaruddin Amin saat memberi pengantar pada Focus Group Discussion FGD tentang Kebijakan Lima Hari Sekolah Peluang dan Tantangan’. FGD ini digelar Subdit. Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan KSKK Madrasah. Kegiatan ini diikuti para Kepala Seksi dan Kasubdit pada Ditjen Pendidikan Islam. Ada juga perwakilan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidian GTK, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Kamarudin Amin mengatakan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang hanya 2 sampai dengan 3 jam pelajaran di sekolah-sekolah umum memang sangat terbatas. Karenanya, kalau tidak ditambah, waktu yang tersedia tidak cukup untuk membekali peserta didik tentang pemahaman keagamaan. "Diniyah sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu pula, harus dipastikan keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak boleh justru tergradasi oleh pelaksanaan 5 hari sekolah," tutur Kamaruddin. Kamaruddin menambahkan, bentuk pendidikan sejenis MDT juga ditemukan di Negara-negara Barat, sekalipun tidak sama persis. Hal ini menunjukkan, negara-negara Barat pun merasakan hal sama, yaitu 142 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI perlunya tambahan belajar agama, khususnya bagi para imigran. Oleh karena itu, MDT perlu mendapatkan dukungan sebagai salah satu upaya pendidikan karakter bangsa Khoiron, Eksistensi lembaga pendidikan diniyah yang paling sering mendapat tantangan adalah lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Eksistensi lembaga saat ini sedang menghadapi kebijakan sekolah lima hari. Walupun secara teknis akan diatur oleh Kemendikbud tidak akan mengganggu kegiatan madrasah diniyah takmiliyah. Tetapi pada kenyataannya belum bisa dibuktikan apakah kebijakan sekolah lima hari tersebut betul-betul tidak mengganggu tradisi MDT yang sudah mengakar pada masyarakat pedesaan. Eksistensi MDT pada umumnya berada di wilayah pedesaan, sehingga kebijakan sekolah lima hari akan direspon oleh masyarakat pedesaan berbeda. Kebutuhan sekolah lima hari mungkin akan menjadi kebutuhan yang tepat bagi masyarakat perkotaan, karena pada umumnya masyarakat perkotaan tidak mengikuti kegiatan belajar di MDT. Sikap tegas juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Aqil Siroj meminta pemerintah membatalkan pelaksanaan sekolah lima hari full day school. Secara khusus, Said bersama pengurus PBNU mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menyampaikan permohonannya tersebut. PBNU sudah mempunyai keputusan yang tidak bisa ditawar,terhadap Sikap PBNU tak goyah dalam hal kebijakan lima hari sekolah, yaitu menolak FDS. Said menegaskan kebijakan itu bakal meminggirkan keberadaan madrasah diniyah dan pesantren. Ada sekitar 70 ribu sekolah madrasah yang bakal terkena imbas penerapan lima hari sekolah. Namun Said menyatakan sikap PBNU tetap sama, yaitu menolaknya. Kebijakan lima hari sekolah atau dikenal full day school menimbulkan polemik di masyarakat. Meredam polemik itu, Presiden Joko Widodo memilih menyiapkan peraturan presiden untuk menggantikan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah Budiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah di tahun ajaran 2017/2018 menguntungkan madrasah diniyah. Justru dengan semakin banyak 143 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI waktu siswa belajar, maka madrasah diniyah dapat diintegrasikan dengan pembentukan karakter. Madrasah diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius. Dia menjelaskan, melalui pendidikan belajar delapan jam itu, jangan dibayangkan siswa akan berada di kelas sepanjang hari. Guru akan mendorong siswa untuk belajar dengan berbagai metode seperti bermain peran dan dari bermacam-macam sumber belajar, bisa dari seniman, petani, ustadz, pendeta. Banyak sumber yang bisa terlibat, tetapi guru harus tetap bertanggung jawab pada aktivitas siswanya. Kebijakan itu merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter PPK yang menitik beratkan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Penguatan karakter tersebut tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Namun, siswa akan didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti serta keterampilan abad 21. Tak hanya di sekolah, lingkungan seperti surau, masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, museum, taman budaya, sanggar seni, dan tempat-tempat lainnya dapat menjadi sumber belajar. Proporsinya lebih banyak ke pembentukan karakter, sekitar 70 persen dan pengetahuan 30 persen. Untuk itu kegiatan guru ceramah di kelas harus dikurangi digantikan dengan aktivitas positif, termasuk mengikuti madrasah diniyah, bagi siswa Muslim. Guru wajib mengetahui dan memastikan di mana dan bagaimana siswanya mengikuti pelajaran agama sebagai bagian dari penguatan nilai relijiusitas. Guru wajib memantau siswanya agar terhindar dari pengajaran sesat atau yang mengarah kepada intoleransi. Antara, untungkan-madrasah-diniyah. Penjelasan menteri Pendidikan dan Kebudayaan barangkali mengacu pada Peraturam menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 pada pasal 5 ayat 6 dan 7, kegiatan di Madrasah diniyah masuk kategori kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 5 termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7 Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Hari Sekolah 144 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dapat dilaksanakan di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah. Eksistensi Madin sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam di Indonesia di era sekarang terusik dengan munculnya kebijakan full day school yang dikeluarkan Kemendikbud. Masyarakat penggagas, pengelola, dan ulama keberatan dengan munculnya kebijakan FDS, sehingga menimbulkan polemik di Indonesia. Polemik diantara dua kementerian, yaitu pihak kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, karena madrasah diniyah dari segi pengelolaan dan kebijakan secara langsung di bawah kementerian Agama. Madin yang eksistensinya saat ini dianggap agak terancam oleh kebijakan full day school adalah jenis Madrasah diniyah takmiliyah diniyah nonformal, karena kegiatan belajarnya siang atau setelah siswa pulang sekolah. Pendidikan Diniyah Formal PDF tidak begitu terusik dengan munculnya FDS, karena PDF berada di pesantren. Pada umumnya pesantren secara kurikulum dan pengelolaan lebih independen. Walaupun tetap ada kekhawatiran, karena kebijakan FDS dianggap oleh pihak yang menolak, cenderung mengabaikan pendidikan pesantren. SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu diniyah non formal dan diniyah formal. Diniyah Non formal salah satunya adalah madrasah diniyah takmiliyah, sedangkan diniyah formal adalah Pendidikan Diniyah Formal yang diselenggarakan di pesantren. Madrasah diniyah takmiliyah lebih tua atau matang dibandingkan dengan PDF, karena kebijakan PDF baru muncul tahun 2014. Eksistensi madrasah diniyah tamkiliyah dari masa ke masa banyak mengalami tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan yang dihadapi madrasah diniyah takmiliyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam saat ini berasal dari pemerintah sendiri, yaitu dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebijakan full day school FDS. Kebijakan FDS mendapat sorotan dan respon dari berbagai pihak, terutama pemerhati madrasah diniyah takmiliyah. Eksistensi madrasah diniyah takmiliyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam khawatir akan terdegradasi dengan kebijakan FDS. 145 Dwi Istiyani Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia DOI DAFTAR PUSTAKA Affan, F. M. 2017, 13 Juni. Madrasah Diniyah Takmiliyah Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari. Diperoleh dari Amrullah. 2013, 09 Desember. Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT dalam Suara Nahdlatul Ulama. Diperoleh dari F. J. 1959. Educatinal Psycology. San Francisco Wadsworth Publishing Company, Inc. Sanaky, Hujair AH. 2016. Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Yogyakarta Kaukaba Dipantara. Mahfud, Choirul. 2016. Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Muhaimin. 2004. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Nizah, N. 2016. Dinamika Madrasah Diniyah Suatu Tinjauan Historis. Edukasia Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 111. Alia, N. Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bogor. Jurnal Medana Gama. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Rasyid, R. 2014. Tantangan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Benteng Pertahanan Moral Bangsa. Jurnal Lentera Pendidikan, 172. Utami, R. T. Komisi IX Full Day School Dinilai Ancam Madrasah Diniyah. Diperoleh dari Website Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur PD-Pontren Perluasan Akses Madrasah Diniyah Takmiliyah Perlu Segera Dilakukan. Diperoleh dari Yahya, M. D. 2014. Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah. Jurnal Khazanah, XII01. Zayadi, A. Mengapa Pendidikan Diniyah Formal? Diperoleh dari ... Formal Diniyah Education is an Islamic religious education institution organized by Islamic boarding schools in a structured and tiered manner in the standard education pathway Istiyani, 2017 . EDF in pesantren is under the auspices of the Directorate of Early Education and Islamic Boarding Schools PD Pontren, Directorate General of Islamic Education Dirjen Pendis of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Millah & Maghfuri, 2019. ...... Evaluation of EDF implementation in Islamic boarding schools is an evaluation of standardized EDF implementation following the Decree of the Minister of Religion Number 13 of 2014 concerning Islamic religious education and following the Guidelines for the Development of National Education Standards Nomor,13 The EDF is an Islamic religious education institution organized by Islamic boarding schools in a structured and tiered manner in the formal education pathway Istiyani, 2017. Evaluation of the implementation of EDF in pesantren is focused on 9 Ulya level EDFs which are EDF pilot projects of 14 EDF pilot projects formalized since 2015 in Indonesian pesantren. ...Munawiroh MunawirohAchmad DudinHusen Hasan BasriTa’rif Ta’rifIntroduction The government and Islamic boarding schools strategically improve the quality of the implementation of Formal Diniyah Education, known as Formal Diniyah Education PDF, professionally and effectively. In this regard, Islamic boarding schools and the government must prepare policies on PDF development. However, PDF in Islamic boarding schools is not optimal, so it is strategic to be evaluated as material for improving the quality of PDF in Islamic boarding schools in the future. Method This evaluation research uses a qualitative approach by taking cases from several PDFs in the pilot project of Indonesian Islamic boarding schools. Result Among the research findings, it is stated that The level of PDF quality is primarily determined by the optimal level and whether PDF implementation in Islamic boarding schools is exemplary. Among the findings the recognition of PDF in Islamic boarding schools must be accompanied by professional monitoring of the quality context of the application of PDF in Islamic boarding schools, the PDF curriculum still overlaps with Ma'had Ali's curriculum, lack of learning management and lack of optimal professional guidance for PDF, PDF achievements of non-Muslims. Academic psychomotor in pesantren is not too much attention. Conclusion The government and Islamic boarding schools need to pay attention to the effectiveness of the application of PDF in Islamic boarding schools so that the quality of PDF in Islamic boarding schools is always maintained, through several strategic efforts, namely in collaboration with the Ministry of Religion, Balitbang need to recommend to Pusdiklat and Pusdiklat, and pesantren need to pay attention to the optimal performance of students PDF at the boarding school.... Madrasah memiliki image jauh dari modernitas, karena tidak mempelajari ilmu-ilmu umum yang sedang dibutuhkan jaman. Istiyani, 2017 ...Lukman Nul HakimAbdul MuisLembaga pendidikan islam di Indonesia mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya eksistensinya tidak hanya diakui oleh kalangan muslim tetapi juga oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa kebijakan tentang pendidikan islam yang dalam konteks penelitian ini adalah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Mulai dari PMA nomor 13 tahun 1964, nomor 3 tahun 1983, nomor 20 tahun 2003, nomor 55 tahun 2007 dan nomor 13 tahun 2014. Seluruh kebijakan adalah untuk memberikan landasan hokum terhadap terlaksananya pendidikan madrasah diniyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan tujuan menganalisis bagaimana dampak kebijakan tersebut dalam memberikan naungan hukum pada Madrasah Diniyah. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan-kebijakan tentang madrasah diniyah dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2014 awalnya mengalami berbagai kendala mulai dari kurangnya minat masyarakat terhadap madrasah diniyah meskipun madrasah ini telah memiliki ijazah formal hingga tidak memiliki efek social.... Alasan lain Madrasah Diniyah tidak melakukan kerjasama dengan sekolah formal yang menerapkan sistem full day school adalah agar kedua lembaga ini tetap bisa berjalan berdampingan sesuai role masing-masing yang keberadaannya tidak saling mengancam satu sama lain. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Istiyani bahwa eksistensi madrasah diniyah takmiliyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam khawatir akan terdegradasi dengan kebijakan full day school Istiyani, 2017. Oleh karenanya, sekolah full day school tidak menjadi sasaran kerjasama Madrasah Diniyah. ...Ahmad Fikri SabiqThis study aims to formulate the concept of cooperation between Madrasah Diniyah which has religious character education but is less attractive to the public with formal education that is of interest to the community but lacks character education. This research is a literature study with the primary source being Presidential Decree Number 87 of 2017. While the secondary sources are various local regulations issued by the Regent or Mayor regarding Madrasah Diniyah. The forms of cooperation opportunities that exist between Madin and formal education can include several aspects. First, the curriculum aspect, where the two institutions can complement and complement each other. Second, the legality of the program where formal institutions can oblige students to study at Madin. Third, the social aspect in which these institutions can work together with community leaders so that they can support each other so that these formal and non-formal institutions can provide wider benefits. This cooperation can be maximized if it gets support from local officials, the Ministry of Religion, and the Education Office.... Lembaga pendidikan formal berbasis pendidikan agama dalam konteks ke-Indonesiaan sebagaimana dijelaskan oleh Uhbiyati 2005 dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam terdiri dari enam jenjang sebgai berikut 1 Rudlatul Athfal I Bustanul athfal, 2 Madrasah Ibtidaiyah MI=SD, 3 Madrasah Tsanawiyah Mts=SMP, 4Madrasah AliyahMA=SMA/SMK,dan al-Jami'ah IAIN; Institut Agama Islam Negeri Istiyani 2017. Hubungan pesantren dengan madrasah diniyah sangat erat sekali bila ditinjau dari aspek kegiatan pembelajarannya. ...Abstrak Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia SDM. Tanpa SDM yang berkualitas mustahil bagi suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Ketersediaan SDM yang berkualitas tentunya merupakan tanggung jawab fundamental bagi suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut bukanlah perkara yang mudah dan sederhana tetapi persoalan yang memerlukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam menanganinya. Dalam metode ini peneliti membagi penelitian menjadi 3 tahapan, Tahap Persiapan Penelitian, Tahap Pelaksanaan Penelitian, dan Tahap akhir. ada tahap persiapan penelitian peneliti melakukan observasi, mengindentifikasi masalah,menetukan rumusan masalah, dan mengumpulkan studi literatur sebagai acuan di lanjutan dengan tahap pelakasanaan penelitian pada tahap ini peneliti melakukan survei lokasi, dokumentasi, dan analisa variable penelitian dan tahap akhir adalah mengumpulkan data ,mengolah data, menganalisa dan menarik kesimpulan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, Ruang Kelas Baru RKB dan meubelair yang permanen, serta lingkungan belajar yang nyaman, bersih dan asri sehingga tumbuh rasa bangga dan percaya diri pada siswa dan mereka akan merasa betah selama berada di madrasah tersebut. Mencermati harapan-harapan diatas dan melihat kondisi riil Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Awaliyah An-Nuur yang sudah berkiprah selama 29 Tahun dalam membina dan mendidik para siswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Kami merasakan tantangan yang sangat berat, sementara kondisi sarana dan prasarana yang ada memprihatinkan. kegiatan PKM ini bermaksud untuk membantu dalam penyampaian gagasan untuk keperluan proposal bantuan dana untuk pengadaan ruang kelas baru RKB dan meubelair di Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Awaliyah An-Nuur, berikut melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, sehingga Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Awaliyah An-Nuur di harapkan tidak tertinggal oleh madrasah-madrasah setingkatnya, dan mampu menyongsong tantangan kehidupan di masa depan yang lebih kompleks dan berat. Kata Kunci SDM, Madrasah Diniyyah, Takmiliyyah Awaliyah, fundamental. Pendahuluan Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia SDM. Tanpa SDM yang berkualitas mustahil bagi suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Ketersediaan SDM yang berkualitas tentunya merupakan tanggung jawab fundamental bagi suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut bukanlah perkara yang mudah dan sederhana tetapi persoalan yang memerlukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam menanganinya.... Volume 28, Number 2, July, 2021, Page 154-166 Madrasah as Islamic educational institutions, has several roles, including; realizing Islamic education which is based on the principles of thought, faith, and law, providing insight into values and morals and civilization in accordance with the context of the era Abdul Mujib, 2006. The role has been played by this madrasah has logical consequences for the preservation of madrasah values which is mandatory by this institution, so that its existence can be felt by the community, and public trust in madrasah can be maintained Istiyani, 2017;Mashud et al., 2021;Priatna, 2020;Sabki & Hardaker, 2013. ...The advancement of information systems is an opportunity and a challenge as well as for Islamic educational institutions. One of them is a madrasah. If madrasah does not respond appropriately and wisely to this progress, madrasah will be left behind and even abandoned. Thus, in simple terms the era of "disruption" has been described by many recent scientists. In addition, the Covid-19 pandemic has implications for human life, including education. Online learning is a necessity. How has madrasah responded toward two major phenomena in the past of year. This study used a qualitative method with a case study approach. The primary data sources came from the research locus, namely MI Maarif Kokap and MTsN 4 Kulon Progo. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation and interviews. Meanwhile, data analysis adopted a triangulation system. The results of the study describe that the two madrasahs carried out five strategic steps in building community trust, namely 1 following the dynamics of the community, 2 making learning innovations, 3 involving the surrounding community, 4 assigning offline learning under certain conditions and 5 home visit activity. These findings show that in building public trust during the pandemic and disruption era, madrasahs need to be open to existing technological developments, follow community dynamics and strengthen relationships with stakeholders.... Hal ini menunjukan keberadaannya sebagai aset besar masyarakat dalam bidang pendidikan agama, walaupun MDT yang durasi pembelajarannya 2 sampai 4 jam Istiyani, 2017. ...Rinda FauzianThe role of Madrasah Diniyah Takmiliyah is quite essential in shaping Muslims, especially for children of career families. This research aims to identify and elaborate its role in terms of developing noble morals over industrial environments and career families. The approach used is qualitative approach with case studies. The results include 1 the madrasah gives a positive role in forming individual to have faith, taqwa, and noble character as the spiritual foundation of learners in facing global community, 2 the madrasah is an alternative solution to religious problems for those who are living in the industrial environments and career families. After being observed, this madrasah plays an important role in forming students to have strong faith, honesty, responsibility, intellect, creativity, independency, religiosity, discipline, and social care. Keywords Madrasah; Diniyah Takmiliyah; Career Families... Madrasah as Islamic educational institutions are very important for the future of the Indonesian nation. The existence of madrasah as Islamic education institutions as a national education subsystem Istiyani, 2017;Maskur, 2017;Nizah, 2016;Susilawati, 2008. Madrasah whose birth originated from the womb of the pesantren has provided many changes and gave birth to great national figures. ...Mukh Nursikin Muhammad Aji NugrohoThe growth of advanced society gave birth to independent community groups. Therefore, social change needs to be anticipated so that people are not dictated by change and are able to act affirmatively. Madrasah as an Islamic educational institution is very important for Indonesia's future to contribute in building civil society. The purpose of this study is to comprehensively assimilate the madrasah strategy as an Islamic educational institution in building civil society. This is a qualitative research with a qualitative-naturalistic approach by collecting data from literature research as well as field research, the data obtained are then followed by stages, namely description, data reduction, data selection, data analysis, discussion, and conclusions. The results of the study showed the strategies of madrasah as Islamic Education institutions to build civil society, namely 1 Madrasah lays the most rational basis for taking internal and external steps by instilling moral law, unity in diversity, community-based social system, with the aim of improving the positive image of madrasah in the community. 2 The systemic role of madrasah realizes civil society with some program first, organizing a school’s community service program SKN in the established target villages with the aim of appreciating the knowledge taught in madrasah to the community. second, the development of religious social skills, students will acquire life skills by carrying out various activities that have the spirit of Islam in the community educating students to play an active role in society, introducing madrasah to the outside world in order to build a society that is democratic, religious, tolerance, independent and tough to face internal and global challenges towards civil society.... Madrasah Istiyani, 2017. Awalnya, Madrasah Diniyah hanya mengembangkan kurikulum keislaman saja, tetapi seiring waktu dan perkembangan zaman, Madrasah Diniyah telah memadukan pengembangkan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu teknologi dan pengetahuan umum Nasir, 2015. ...This paper discusses the study about village government policy towards regional head regulation regarding the obligations of the madrasa diniyah program. The results of this study, madrasah diniyah is community based education, from, by and for the life with the community, government officials in the village, they live with the community. They know and understand the problems of the madrasahdiniyah in their village. Existing reality,government officials in the village cannot carelessly channel aid from the village fund program from the government, because in its rules, it does not explicitly mention assistance for madrasahdiniyah, instead it is available for early childhood is a regulation from the regional head regarding the mandatory madrasah diniyah program,then there is BOSDA funding, however backfired for madrasahdiniyah education, their number increased from the number before the MuthoharohSilfiya AtiqohStudents' Interest in Non-Formal Education; Case Study at Madrasah Diniyah Awaliyah Darul Ulum Al-Ihsani. Students' interest in madrasah diniyah is decreasing even though this religious college has been developing for quite a long time. The purpose of this qualitative research is to ascertain the state of the Sumbaga Village community, students' interest in MDA Darul Ulum Al-Ihsani Sumbaga Village, and the state of MDA Darul Ulum Al-Ihsani Sumbaga Village. The subjects of this study were the foundation's head, the madrasa's head, and the Darul Ulum Al-Ihsani MDA teacher, parents and students who dropped out and did not continue to MDA, students who were still in MDA school, and their parents. Data on student interests was collected through interviews, observations, and documentation. The collected data was analyzed in three stages data reduction, data display, and conclusion and verification. The results of this study show that the Sumbaga Village community is in good shape in terms of religion, education, and the economy, as well as the infrastructure owned by MDA Darul Ulum Al-Ihsani, but student interest in learning remains low due to students' poor physical condition and family economy, for example. Following up on the study's findings, a unique strategy is required to increase students' interest in non-formal education at MDA Darul Ulum Al-Ihsani from both madrasas and students' parentsEdi Kurniawan FaridAzizatul FirdausiyahTeaching vocabulary using the book "Ra'sun Sîrāh" in the Madrasah Dîniyyah Miftāh al-Karāmah Kraton Pasuruan East Java has advantages and teaching with it has characteristics. This research aims to a describe the advantages and disadvantages of the book "Ra'sun Sîrāh" for teaching vocabulary and b to explain the teaching of vocabulary by using it in this school. This qualitative research uses observation, interviews, and documentation in data collection. And the method of analyzing data uses interactive analysis of Mills and Huberman and testing its validity by triangulating the sources. The results of this research are the advantages of the book "Ra'sun Sîrāh" in teaching vocabulary 1 The book contains primer vocabulary, so it is beneficial for students who want to learn Arabic at the beginner level. Arabic vocabulary with its Javanese meaning is written and formed into poetry verses naẕm. 3 students can recite it by singing the rhythms so that it is easier for students to learn vocabulary, and students can learn with pleasure. On the other hand, there are some disadvantages while using this book, 1 the students had difficulty understanding the meaning of the Javanese vocabulary in the naẕm. 2 The students had difficulty reading the meaning of the vocabulary using the writing "pego". 3 The students faced heavy and bored with the repetition method. 4 The teacher faced difficulty in developing the memorization method. Teaching vocabulary was implemented using this book through the singing method, the simulation and memorization method, and the questions and answers method. مستخلص البحثتعليم المفردات باستخدام كتاب "رأس سيراه" في المدرسة الدينية مفتاح الكرامة كراطان فاسوروان جاوى الشرقية له مزايا والتعليم به له خصائص. هدف هذا البحث إلى أ وصف المزايا والعيوب لدى كتاب "رأس سيراه" لتعليم المفردات وب كشف تعليم المفردات باستخدامه في هذه المدرسة. استخدم هذا البحث الكيفي الملاحظة والمقابلة والتوثيق في جمع البيانات. وطريقة تحليل البيانات بالتحليل التفاعلي لميلس وهوبرمان واختبار صحتها بتثليث المصادر. ونتائج هذا البحث هي إن مزايا كتاب "رأس سيراه" في تعليم المفردات 1 يحتوي الكتاب على مفردات أساسية لذلك فهي مفيدة جدًا للتلاميذ الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية على مستوى المبتدئين. 2 يتم ترتيب المفردات مع معناها الجاوي وتشكيلها في نظم بسيط. 3 يمكن للتلاميذ تلاوة النظم من خلال غناء النظم حتى يسهل على التلاميذ تعلم المفردات، كما يمكن للتلاميذ التعلم بكل سرور. وبجانب آخر هناك بعض العيوب من استخدام هذا الكتاب وهي 1 كان التلاميذ لهم صعوبة في فهم معنى الجاوية من المفردات في النظم. 2 كان التلاميذ لهم صعوبة في قراءة معنى المفردات باستخدام كتابة "فيكو". 3 يشعر التلاميذ بالثقل والملل من طريقة التلقين المتبعة. 4 واجه المعلم صعوبة في تطوير طريقة الحفظ. وتم تنفيذ تعليم المفردات باستخدام هذا الكتاب عن طريقة الغناء، وطريقة المحاكاة والحفظ، وطريقة الأسئلة Daud YahyaMadrasah is an Islamic educational institutions that have a long history, and finally recognized part of the National Education System . Madrasas are already managed by Depag / Kemenag with the religious sector is a problem when faced with the UU regions autonomy which necessitates the education sector be transferred to the government. At the end of the progress the school is not located in the under Depag and Kemenag but on the creativity the school’s SarwadiPendidikan Islam telah eksis di negeri ini bahkan sebelum Indonesia lahir. Dalam perjalananya pendidikan islam terus mengalami dinamika dari masa ke masa. Perubahan pola dan bentuk secara kelembagaan ini tentunya sangat unik dan menarik bahwa pendidikan Islam tak pernah berhenti berproses untuk membangun dan mencerdaskan anak bangsa lintas generasi. Dimulai dari surau, masjid, kemudian menjadi pesantren, Madrasah, sekolah Islam dan akhirnya muncul banyak model kelembagaan yang sangat variatif. Bahkan ini banyak figur-figur nasional yang merupakan anak-anak dari lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah Tolak Kebijakan Sekolah Lima HariF M AffanAffan, F. M. 2017, 13 Juni. Madrasah Diniyah Takmiliyah Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari. Diperoleh dari Desember. Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT dalam Suara Nahdlatul UlamaAmrullahAmrullah. 2013, 09 Desember. Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT dalam Suara Nahdlatul Ulama. Diperoleh dari J F. J. 1959. Educatinal Psycology. San Francisco Wadsworth Publishing Company, Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde BaruChoirul MahfudMahfud, Choirul. 2016. Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru. Yogyakarta Pustaka Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta Pustaka PelajarMuhaiminMuhaimin. 2004. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta Pustaka Pendidikan Diniyah Formal? Diperoleh dariA ZayadiZayadi, A. Mengapa Pendidikan Diniyah Formal? Diperoleh dari